United Nations Population Fund (UNFPA

United Nations Population Fund (UNFPA) in Indonesia welcomes applications from qualified candidates for the terms of reference below. 

Interested applicants should submit electronically their application letter and updated curriculum vitae addressed to: sitanggang@unfpa.org with the Position Code as subject of the email. Closing date: 8 May 2015

 

TERMS OF REFERENCE

REPRODUCTIVE HEALTH TECHNICAL OFFICER

Position Information

1. Position code: UNALA – RH Technical Officer
2. Duty Station: Yogyakarta
3. Recruitment: Indonesia Nationality
4. Duration of Assignment: Until 31 December 2015
5. Condition: Individual Consultant Contract

Summary    

Under the overall guidance of the UNFPA Representative and under the direct supervision of the National Programme Officer (NPO) for Youth and ASRH in UNFPA, the Reproductive Health Technical Officer of ASRH Services Model Development in Yogyakarta is expected to assist with tasks related to demand creation activities. The NPO will facilitate collaboration and coordination activities with UNFPA and local counterparts – most especially the Youth Networks and Health Care Providers in Yogyakarta.

The Reproductive Health Technical Officer is responsible to assist the Business Development Manager to implement the project – with a specific focus on ensuring the quality sexual and reproductive health services are provided by doctors affiliated with Unala. The Reproductive Health Technical Officer works with the UNALA staff in Yogyakarta, reporting directly to the Business Development Manager that is based in Yogyakarta.

Jobs Description

1. Establish and maintain the engagement of the network of private health care providers and provide ongoing technical assistance
2. Lead the development and implementation of Franchising tools and procedures, including Franchisee and Service Delivery Standards SoPs particularly on family planning, STIs management, HIV management, pregnancy and other issues related with adolescent sexual and reproductive health.
3. Develop Memorandum of Understanding for franchisees and obtain signatures
4. Develop, update and circulate referral system.
5. Develop Franchisee Training tools and organize franchisee Training
6. Develop Quality Assurance system.
7. Conduct regular visits to all Franchisees to:
• providing mentoring and advice
• conduct medical detailing
• monitor distribute commodities and materials 
8. To monitor client satisfaction, quality assurance of the franchise and the performance of franchisees – to be compiled into quarterly report
9. Ensure effective coordination among the health care providers and coordination with other stakeholders, in order to deliver integrated andcomprehensive results
10. Evaluate service quality and provide constructive feedback
11. Evaluate Franchise providers pricing needs (for services and contraceptive products)
12. Facilitate coordination meeting at provincial level
13. Build awareness of the project among local partners

 Qualifications/Requirements:

1. Medical Doctor
2. Minimum 3 years of professional experience in managing health service centre, preferably related to sexual and reproductive health, HIV and young people.
3. Native speaker of Bahasa Indonesia and good spoken and written English
4. Understanding of the key issues within the Indonesian sexual and reproductive health and young people, and knowledge of the health care system in Yogyakarta
5. Excellent planning, organizational and facilitating skills including the ability to meet deadlines and manage competing priorities
6. Demonstrated experience in Microsoft Office systems including word processing, Outlook, Excel and PowerPoint
7. Ability to work as a member of a team and independently with minimal supervision
8. Ability to communicate with stakeholders from a range of professional and civil society backgrounds in both English and Bahasa
9. High level of written and verbal communication skills in both English and Bahasa, including report writing

Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)

Terms of Reference

Health Planning and Management Specialist

  

Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) merupakan program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk penguatan desentralisasi di Indonesia dalam periode 5 tahun (2011-2015). Program yang dilakukan yaitu asistensi teknis dan mendukung penguatan kapasitas pemerintahan local dan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya local, mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan pengurangan kemiskinan.

AIPD bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas pemerintahan daerah untuk mengelola sumber daya local, untuk membuat prioritas, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan secara tertanggung jawab di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Komponen Program AIPD mencakup peningkatan kapasitas pemangku kepentingan yang menjadi prasyarat tercapainya dampak perbaikan layanan dasar, yaitu pemerintahan yang responsif (supply side); masyarakat yang aktif (demand side).

AIPD telah membuat sebuah program yang diberi nama Community Facilitation atau Landasan Papua (Layanan Pendidikan dan Kesehatan di Tanah Papua). Secara mendasar yang akan dilakukan yaitu :

1.      Membuat perencanaan dan penganggaran yang baik, partisipatif, terintegrasi dan terkonsolidasi.

2.      Mengembangkan kerja kolaborasi berbagai pemangku kepentingan berdasarkan konteks local.

3.      Membangun kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan dan responsif kapasitas selaku penyedia layanan.

4.      Mendekatkan pusat-pusat layanan kepada masyarakat.

5.      Mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perbaikan layanan publik.

6.      Mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan layanan public.

Dengan didasarkan pada keenam hal di atas, maka program ini mendukung perbaikan pelayanan publik di Propinsi Papua dan Papua Barat, melalui pendekatan sisi supply dan demand dengan prinsip-prinsip, partisipatif, akuntabel, kolaboratif, terintegrasi dan adanya sistem dan regulasi yang efektif untuk menjamin kesinambungan program.

Intervensi program Landasan sebagaimana dijelaskan diatas akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya program AIPD, untuk kemudian dilanjutkan dengan Program Baru yaitu KOMPAK. Menyusul rencana implementasi program KOMPAK, disepakati adanya beberapa kegaitan transisi untuk memanfaatkan jeda waktu dari berakhirnya program AIPD dan dimulainya program KOMPAK, sekaligus untuk memastikan trasisi ke program baru dapat dilakukan dengan baik dan lancar.

TUJUAN

Posisi ini yaitu Health Planning and Management Specialist yang bertujuan untuk memastikan kegiatan dalam periode transisi yang terkait dengan upaya memperkuat kapasitas mitra terkait di sector kesehatan. Lokasi sasaran program mencakup Kabupaten Jayapura, Merauke dan Supiori di Propinsi Papua serta Kabupaten Fak-Fak, Kaimana dan Manokwari di Propinsi Papua Barat.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Health Planning and Management Specialist bertanggung jawab kepada Project Team Leader Program Transisi KOMPAK - BAKTI untuk koordinasi pelaksanaan program, membangun strategi efektif dan hubungan kelembagaan di sector kesehatan seluruh wilayah target program, dengan detail tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

 1.      Mendukung Project Team Leader Program Transisi KOMPAK - BAKTI dalam mengembangkan perencanaan, implementasi dan monitoring efektif untuk pencapaian target program di sector kesehatan;

2.      Membangun hubungan baik dengan mitra terkait untuk dapat memastikan kualitas pelaksanaan program dan sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan.

3.      Memberikan masukan teknis yang berkualitas sesuai kebutuhan, permintaan dan persetujuan Project Team Leader Program Transisi KOMPAK - BAKTI dalam pengembangan ToR dan konsep, review ToR dan konsep, modul dan laporan serta membangun hubungan kelembagaan di sector kesehatan yang dibuat oleh PO;

4.      Mengorganisir pertemuan dan pelatihan yang diperlukan serta membangun hubungan kelembagaan di sector kesehatan sesuai kebutuhan, permintaan dan persetujuan Project Team Leader Program Transisi KOMPAK - BAKTI;

5.      Memastikan semua kegaitan yang tertera pada workplane untuk sektor pendidikan yang telah disetujui bersama dengan KOMPAK dapat diimplementasikan sesuai rencana dengan kualitas proses yang baik;

6.      Melakukan perekrutan konsultan, narasumber, fasilitator, trainer atau lainnya untuk kebutuhan implementasi melalui konsultasi dan dengan persetujuan Team Leader;

7.      Sesuai kebutuhan melakukan monitoring dan pengawasan implementasi pelaksanaan kegiatan program dengan berkunjung ke distrik/kecamatan, kampung/desa dan unit layanan, melibatkan Tim KOMPAK dalam proses monitoring dan memberikan masukan serta laporan ke Team Leader dengan pendekatan dan strategi yang efektif;

8.      Memberikan masukan tertulis, laporan kegiatan, dan laporan akhir program ke Team Leader;

9.      Membangun kerja tim yang saling bersinergi antar bagian di dalam program dan atau antar wilayah program;

10.  Tugas lain sesuai kebutuhan.

CAPAIAN

1.      Semua kegiatan yang berjalan baik dan mencapai output yang direncanakan;

2.      Adanya laporan kegiatan yang menggambarkan proses, hasil yang dicapai, tantangan dan pemberlajaran yang didapat dalam proses impelemntasi;

3.      Adanya laporan akhir yang mencakup implementasi semua kegiatan dalam sector pendidikan berikut hasil yang dicapai secara menyeluruh dan pembelajarannya, serta masukan tertulis kepada KOMPAK untuk tindak lanjut atau perbaikan kedepan;

Ada

HUBUNGAN / PELAPORAN

Semua laporan terkait implementasi program disampaikan kepada Team Leader Program Transisi KOMPAK – BaKTI dan Direktur Executive Yayasan BaKTI.

KUALIFIKASI / PENGALAMAN

1.      Lulusan S1 Kesehatan Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan memiiki pengalaman melakukan program di bidang kesehatan minimal selama 5 tahun;

2.      Memiliki pemahaman yang dalam tentang issue-issue pemenuhan SPM di bidang Kesehatan;

3.      Memiliki pemahaman tentang situasi kesehatan dan kecenderungan arah perubahan masyarakat di Papua dan Papua Barat;

4.      Memiliki pemahaman tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program SKPD Kesehatan;

5.      Memiliki pemahaman perencanaan partisipatif;

6.      Memiliki keterampilan berkomunikasi (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan kemampuan membangun hubungan kerjasama dengan para pihak yang berkepentingan di bidang kesehatan;

7.      Memiliki keterampilan menulis laporan dengan baik;

8.      Memiliki motifasi diri yang kuat dan dapat bekerja maksimal dengan supervisi terbatas;

9.      Dapat menunjukan kemampuan dalam membuat laporan dan capaian yang berkualitas tinggi;

10.  Dapat bekerja dengan baik sebagai sebuah tim.

WAKTU MULAI / DURASI

Sebagai pekerja penuh waktu dapat segera bekerja dan dalam durasi 2 bulan kerja sejak kontrak ditanda-tangani yakni terhitung sejak tanggal 01 Mei 2015 sampao dengan 30 Juni 2015, serta dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

LOKASI KERJA

Berkedudukan di Manokwari atau Jayapura dan berdasarkan kebutuhan dapat melakukan perjalanan di 6 kabupaten dan 18 distrik/kecamatan lokasi kegiatan Program Landasan Papua di Propinsi Papua dan Papua Barat.